Ditapis dengan
Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019
Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Peta jalan ini mengidentifikasi prioritas kebijakan, kerangka regulasi, dan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk memperluas cakupan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Fokus utama t…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 164 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 368.4 KEM p
Pedoman Khusus Distribusi Raskin Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Tahun 2010
Memberikan panduan teknis dan operasional untuk distribusi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Indonesia pada tahun 2010. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses distribusi beras Raskin dilakukan secara efisien, transparan, dan adil melalui keterlibatan aktif dari Pokmas.
- Edisi
- Tahun 2010
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 30 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.7 KEM p
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai prosedur dan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh lembaga pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Secara abstrak, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap lembaga untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbuk…
- Edisi
- Nomor 1 Tahun 2010
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 102 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.34 KOM p
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian tagihan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Secara abstrak, peraturan ini menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tagihan atas APBN untuk memperoleh persetujuan penyelesaian tagihan tersebut.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 21 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.4809598 KEM p
Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi disparitas gender dalam akses dan partisipasi ekonomi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 42 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 353.53509598 KEM k
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Direktorat Penang…
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikeluarkan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan bertujuan untuk memberikan panduan operasional bagi implementasi program KUBE di tingkat lokal. KUBE merupakan inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dengan pendekatan berbasis kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingka…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 80 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 361 KEM p
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tah…
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 merupakan dokumen panduan yang diterbitkan untuk mengatur penggunaan DAK dalam meningkatkan infrastruktur dan kualitas pendidikan menengah di Indonesia pada tahun 2013. DAK Pendidikan Menengah bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi sis…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 186 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 379.11 KEM p
Profil KUBE dan Pendamping Berprestasi 2011 : Lembaran Kisah Prestasi Kelompo…
Laporan ini mengulas keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan para pendamping berprestasi di 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2011. KUBE merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha bersama dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Laporan ini berfokus pada kisah-kisah inspiratif dan praktik terbaik yang telah berhasil meni…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 353.5 KEM p
Profil KUBE dan Pendamping Berprestasi 2011 : Lembaran Kisah Prestasi Kelompo…
Laporan ini mengulas keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan para pendamping berprestasi di 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2011. KUBE merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha bersama dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Laporan ini berfokus pada kisah-kisah inspiratif dan praktik terbaik yang telah berhasil meni…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 353.5 KEM p
Panduan Ringkas : Manajemen Aset Sarana - Prasarana Sekolah untuk Mencapai St…
Manajemen Sarana-Prasarana Sekolah merupakan bagian dari kebijakan tentang desentralisasi untuk memperbaiki layanan dasar pendidikan. Desentralisasi kewenangan untuk mengelola asset fisik menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar sekolah dapat mencapai standar minimal pendidikan dan kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perawatan …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 353.8 KEM t
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah