Panduan ini menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pemberdayaan masyarakat pasca tahun 2014. Masa pasca 2014 ditandai dengan perubahan lanskap sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan, memerlukan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.
Kemiskinan umumnya memiliki banyak ciri dan faktor penyebab yang kompleks. Faktor-faktor itu saling berkaitan sedemikian rupa, sehingga membentuk kondisi ketidakmampuan seorang individu atau suatu rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan dasar untuk hidup secara layak. Makin kompleks akar permasalahan kemiskinan itu, makin besar keharusan mensinergikan intervensi untuk penanganannya.
Struktur kemiskinan antardaerah ditandai oleh ketimpangan dalam persentase maupun jumlah penduduk miskin. Meskipun persentase penduduk miskin nasional tahun 2018 (Maret) telah mencapai angka 9,66 persen, tetapi ketimpangan antardaerah masih menjadi masalah.
Secara umum, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dilaksanakan untuk melindungi Rumah Tangga miskin dan rentan dari resiko sosial yang ditimbulkan oleh perubahan situasi dan/atau kebijakan nasional. Secara khusus, P4S dan BLSM diluncurkan sebagai kompensasi karena adanya kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Indonesia merupakan salah satu negara yang secara global mengalami pertumbuhan rata-rata diatas 7 persen per tahun sebelum krisis ekonomi Asia. Tetapi, pertumbuhan tersebut antara 2007 dan 2016 turun menjadi sekitar 5,6 persen yang menjadi sinyal diperlukannya stimulasi pada keadaan perekonomian untuk mendongkrak permintaan dan meningkatkan konsumsi. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan mengal…
Buku kerja pendamping PKH memberikan panduan praktis bagi pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan, meliputi pengetahuan tentang PKH seperti tujuan, komponen, dan penerima bantuan PKH, serta SOP untuk pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data peserta PKH.
Kajian-Kajian dalam bagian ini telah dipublikasikan dalam Jurnal internasional terakreditasi dan terindeks dalam Scopus. Kajian ini, telah melalui serangkaian proses review atau peninjauan berjenjang yang ketat sebagai persyaratan kelayakan untuk terbit. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan untuk perbaikan kebijakan yang di inisiasi oleh peneliti-peneliti di TNP2K telah teruji validasinya …
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi perekonomian Indonesia. Mereka berkontribusi sebesar 61,1% terhadap produk domestik bruto dan mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 116.978.631 orang atau 97% dari total tenaga kerja nasional.1 Karena itu, penguatan kewirausahaan UMKM menjadi salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,…
Pemerintah Indonesia, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal tahun 2010 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, bermaksud mempercepat langkah-langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Program ini merupakan program dengan skala prioritas tinggi bagi pemerintahan saat ini dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jang…
Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Bangka Belitung Buku Indikator Kesejahteraan Daerah: Provinsi Bangka Belitung" adalah sebuah karya yang memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, buku ini menyajikan sejumlah indikator kesejahteraan yang relevan dan dapat diukur di tingka…