Panduan Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemis…

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut masalah pendapatan. Kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender, dan kondisi lingkungan merupakan dimensi-dimensi kemiskinan lainnya. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan …

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai (Ratas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016). Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat mend…

Pedoman Kredensialing (Pemilihan Fasilitas Kesehatan Untuk Pasien Jaminan)

Fasilitas kesehatan (faskes) yang menjadi tempat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan (asuransi) kesehatan harus mengikat penjanjian (kontrak) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Fasilitas kesehatan yang dikontrak tersebut dipilih berdasarkan suatu seleksi oleh badan penyelenggara.Hanya fasilitas kesehatan yang memenuhi kriteria tertentu yang menjadi fasilitas…

Panduan TKSK: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan …

Secara umum, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dilaksanakan untuk melindungi Rumah Tangga miskin dan rentan dari resiko sosial yang ditimbulkan oleh perubahan situasi dan/atau kebijakan nasional. Secara khusus, P4S dan BLSM diluncurkan sebagai kompensasi karena adanya kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKP…

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

Pedoman Pemantauan TKPK: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial…

Dalam rangka mengantisipasi dampak dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait menerbitkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, terutama rumah tangga miskin dan rentan. Program-program tersebut bertujuan untuk…

Disbursement Of Social Assistance Cash Transfers Through Bank Accounts

Disbursement of Social Assistance Cash Transfers Through Bank Accounts is the result of collaboration between numerous researchers both within and outside TNP2K. The team of professionals that contributed to the writing of this report was led by Maria Abigail Carpio (Senior Consultant, Financial Sector Policy, Oxford Policy Management Ltd). Smita Notosusanto (Director, Oxford Policy Management,…

Panduan Kunjungan Lapangan untuk Pemantauan Pelayanan dan Program Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 93 Halaman

Judul Seri

Textbook dan Hasil Digiitalization

No. Panggil

351 TNP p

Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh

Meskipun terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun terjadi perlambatan dalam penurunannya. Proporsi penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2017 adalah 7,44%. Ini menempatkan Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan persentase penduduk miskin terendah antar kota di Provinsi Aceh (15,92%) dan nasional (10,12 %) pada tahun yang bersangkutan. Angka tersebut merupakan hasil dari penuru…

Jawa Timur Model Estimasi Dinamik: Kesenjangan Antara Kebutuhan Dan Ketersedi…

Berdasarkan Definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) berarti memastikan semua orang yang membutuhkan dapat menggunakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, yang berkualitas dan efektif, tanpa menyebabkan penggunanya mengalami kesulitan keuangan.