Penanggulangan kemiskinan secara konstitusional merupakan perwujudan salah satu tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022 menetapkan langkah-langkah strategis yang terintegrasi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan keagamaan di berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal, dilaksanakan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga…
Prosedur Operasi Standar untuk "Uji Coba Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis Electronic Voucher dan Biometrik: Metode Biometrik" dirancang untuk menguji efektivitas dan efisiensi sistem distribusi bantuan sosial dengan menggunakan teknologi electronic voucher dan verifikasi biometrik.
The "Pharmaceutical System and Financing Country Profile (DRAFT)" provides a comprehensive analysis of the pharmaceutical sector and its financing mechanisms within a specific country. This draft document outlines the current state of the pharmaceutical system, including the regulatory framework, supply chain logistics, and market dynamics.
Prosedur Operasi Standar untuk "Uji Coba Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis Electronic Voucher dan Biometrik: Metode SMS" dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam distribusi bantuan sosial di Indonesia. Uji coba ini memanfaatkan teknologi electronic voucher yang dikombinasikan dengan sistem biometrik dan metode pengiriman SMS untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran d…
Land-clearing forest fires in Indonesia cause enormous private and social losses from greenhouse gas emissions, deforestation, habitat destruction, worsened human health, and strained international relations. These fires are almost always deliberately set, often by smallholders as they seek to expand farm size. The Government of Indonesia has taken primarily a regulatory approach to preventing …
Mengacu kepada karakteristik kemiskinan di Indonesia yang multidimensional, maka penanganan terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih komperhensif dan dilakukan secara lebih yang sistematik, terpadu dan menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan meningkatkan …
Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi. Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordina…