Ditapis dengan
Study on Partial Credit Guarantee System in KUR Policy Program
This abstract explores the Partial Credit Guarantee System implemented within the Kredit Usaha Rakyat (KUR) policy program in Indonesia. The KUR program aims to facilitate access to credit for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) by providing government-backed guarantees to financial institutions. This study analyzes the effectiveness and impact of the partial credit guarantee system in…
- Edisi
- 2014
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 40 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 332.74 LPE s
Dokumen Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RSPKD) Kabupaten …
The Strategic Plan Document for Poverty Alleviation in Barito Timur District (RSPKD) 2010-2015 outlines comprehensive strategies aimed at addressing poverty in the district. This abstract provides an overview of the key elements and objectives of the strategic plan, highlighting its importance in guiding local development efforts during the specified period.
- Edisi
- Tahun 2010-2015
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 362.5095983452 TKP d
Panduan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tahun 2016
menyediakan panduan operasional untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi terkait Program Indonesia Pintar pada tahun 2016. Panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif antarpihak terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program tersebut.
- Edisi
- Tahun 2016
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i + 5 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 371.223 DIR p
Pedoman Khusus Distribusi Raskin Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Tahun 2010
Memberikan panduan teknis dan operasional untuk distribusi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Indonesia pada tahun 2010. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses distribusi beras Raskin dilakukan secara efisien, transparan, dan adil melalui keterlibatan aktif dari Pokmas.
- Edisi
- Tahun 2010
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 30 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.7 KEM p
Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 : Pedoman Pencacah
menyajikan panduan teknis bagi para pencacah yang bertugas dalam mengumpulkan data untuk pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh para pencacah lapangan.
- Edisi
- PPLS 2011
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 46 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.7509598 BPS p
Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 : Pedoman Pengawas/Pemeriksa
memberikan panduan khusus bagi para pengawas atau pemeriksa yang bertanggung jawab dalam memastikan integritas dan kualitas data yang terkumpul dalam pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pendataan dilakukan dengan standar yang tinggi, meminimalkan kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetap…
- Edisi
- PPLS 2011
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii + 30 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.7509598 BPS p
Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 : Pedoman Sistem Pengolahan
Pedoman ini mungkin mencakup berbagai aspek, seperti definisi indikator kunci, metodologi survei, teknik sampling, prosedur pengolahan data, dan standar kualitas data yang diperlukan. Selain itu, dokumen ini mungkin menekankan pentingnya penggunaan data yang berkualitas untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- Edisi
- PPLS 2011
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 83 halaman ; ilustrasi
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.7509598 BPS p
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai prosedur dan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh lembaga pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Secara abstrak, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap lembaga untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbuk…
- Edisi
- Nomor 1 Tahun 2010
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 102 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.34 KOM p
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian tagihan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Secara abstrak, peraturan ini menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tagihan atas APBN untuk memperoleh persetujuan penyelesaian tagihan tersebut.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 21 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.4809598 KEM p
Petunjuk Pelaksana Kegiatan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK…
menyediakan panduan operasional yang mendetail bagi pelaksana program terkait dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas anak dan keluarga di Indonesia. Program ini difokuskan pada anak-anak yang berada dalam berbagai situasi yang rentan, seperti anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Edisi
- 2016
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii + 32 halaman ; fotokopi
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 363.8 DIR p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah