Tujuan BPNT adalah untuk: (a) mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (b) memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; (c) meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan pangan kepada KPM; (d) memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan (e) mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan …
Program Bansos Rastra (selanjutnya disebut ‘Bansos Rastra’) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok (dalam hal ini beras) yang menjadi hak dasarnya
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperbaiki penyaluran program bantuan sosial dan subsidi atau yang biasa disebut dengan Government-to-Person (G2P). Pemerintah secara konsisten melakukan evaluasi strategi dan metode penyaluran dari berbagai program agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Data Terpadu Kesejaheraan Sosial (DTKS), pada ta…
Buletin TNP2K terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Juni, September Desember dan Maret diluar edisi khusus. Buletin ini berisi artikel ringkas dari hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh TNP2K dan juga berisi artikel-artikel tentang respon pada situasi yang terjadi pada sekitar rentang waktu sebelum terbit. Buletin TNP2K akan diterbitkan mulai pada bulan Juni 2020 oleh Sekretariat Tim Nasiona…
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang telah berjalan sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan Program Beras Miskin (Raskin) secara bertahap mengalami transformasi menjadi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keua…
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional. TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakuan percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dalam proses pelaksanaannya, TNP2K telah melaksanakan (i) unifikasi sis…
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang telah berjalan sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan Program Beras Miskin (Raskin) secara bertahap mengalami transformasi menjadi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keua…
Dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, pemerintah telah melaksanakan kebijakan pemberian bantuan tunai melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mengurangi biaya personal pendidikan mereka. Melalui akses pendidikan yang lebih baik, anak usia sekolah diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, mampu mengembangkan dan memaksimalkan p…
Intervensi kemiskinan ekstrem tahap I di akhir tahun 2021 melalui top-up kartu sembako dan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) masih dinilai kurang optimal. Hasil SEPBS di 35 kabupaten/kota prioritas yang dilakukan oleh BPS pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan masih diterima oleh keluarga dari seluruh kelompok pengeluaran (desil 1-10). Kondisi ini menga…
Pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri mencurahkan perhatian yang besar terhadap kemiskinan. Para peneliti dan ekonom sepakat bahwa kemiskinan adalah masalah yang harus dianggap serius dan perlu ditangani secara serius pula serta berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang buruk bagi negara. Pada saat menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Dunia pada 1997-2000, …