Peraturan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mempercepat pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi isu kemiskinan.
Laporan ini menyajikan hasil pemantauan program Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) untuk bulan Desember 2018. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam program BSNT yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia tanpa menggunakan uang tunai, melainkan melalui mekanisme transfer barang atau vo…
Pembangunan Basis Data Terpadu untuk Mendukung Program Perlindungan Sosial merupakan klimaks dari suatu rangkaian proses dan pelaksanaan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011. Pembangunan Basis Data Terpadu (BDT) merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan (1) tahapan persiapan pemrosesan data, (2) tahapan pendataan dan pengambilan data dan (3) tahapan final daftar rumah tangga ya…
Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Bangka Belitung Buku Indikator Kesejahteraan Daerah: Provinsi Bangka Belitung" adalah sebuah karya yang memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, buku ini menyajikan sejumlah indikator kesejahteraan yang relevan dan dapat diukur di tingka…
Indonesia telah mengalami transisi demografis sejak tahun 1970-an yang membawa perubahanperubahan penting dalam hal struktur usia populasi negara ini. Angka harapan hidup pada saat lahir meningkat dari 45 tahun menjadi 67 tahun. Jumlah penduduk lanjut usia yang berusia 60 tahun lebih telah meningkat dari sekitar lima juta pada tahun 1970 menjadi 18 juta pada tahun 2010, dan diproyeksikan akan b…
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Jamkesmas telah menginjak usia 7 tahun sejak diperkenalkan pada tahun 2005 (Askeskin). Salah satu tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu kepada pelayanan kesehatan. Terdapat cara yang cukup sederhana untuk menilai keberhasilan Program Jamkesmas, diantaranya adalah (1) menilai ketepatan sasa…
Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Pokja Kesehatan) yang berada di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki tugas pokok antara lain mengoordinasikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membahas pelaksanaannya dengan pemangku kepentingan, serta merumuskan dan mengusulkan perbaikan program tersebut. Melihat lima tahun …
Dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibentuk suatu Kelompok Kerja Satu (Pokja I) — Unifikasi Data. Pokja | ditugaskan untuk mengkaji kebijakan membangun Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial (BDT-PBS), yaitu basis data yang menjaring sekian persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan/atau rentan secara nasional. Basis data ini dim…