Dokumen ini membahas dua peraturan penting yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Nomor 21/PRT/M/2016 dan Nomor 26/PRT/M/2016. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.
Dokumen ini merangkum pencapaian dan tantangan dalam program ketenagakerjaan pemuda di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Dengan tema "Bersama Bisa," laporan ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan peluang kerja bagi generasi muda.
Konferensi ini membahas isu kemiskinan anak dan perlindungan sosial, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan, berbagi praktik terbaik, dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Acara ini melibatkan pembicara dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah.
Dokumen ini membahas temuan dan rekomendasi dari Komisi yang dibentuk untuk meningkatkan keamanan siber nasional. Komisi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam keamanan siber dan mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi infrastruktur kritis serta data sensitif.
Dokumen ini menyajikan profil perusahaan anggota Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (IKAPEKSI), yang merupakan asosiasi pengusaha yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja magang Jepang di Indonesia. Profil ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai usaha yang dijalankan oleh anggota serta kontribusinya terhadap ekonomi lokal.
Dokumen ini membahas konsep dan implementasi transfer pendapatan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Transfer pendapatan mencakup berbagai bentuk dukungan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dokumen ini membahas perkembangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia antara tahun 1976 hingga 1990. Fokus analisis meliputi faktor-faktor penyebab kemiskinan, kebijakan pemerintah, serta dampak dari program-program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan selama periode tersebut.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 002/U/1986 menetapkan kebijakan pendidikan terpadu bagi anak cacat, dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara dan inklusif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam lingkungan belajar yang mendukung.
Kompilasi Vol. 4 dari Kumpulan Video Berbasis Komunitas Tematik "Dengar!" menyajikan serangkaian video yang menggambarkan berbagai kisah, pengalaman, dan inisiatif dari komunitas lokal. Fokus dari kompilasi ini adalah untuk memberikan suara kepada masyarakat dan menampilkan keragaman budaya serta isu-isu yang dihadapi.
Laporan ini menyajikan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu selama tahun 2021. Fokus utama laporan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari berbagai inisiatif yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.