Laporan akhir ini menyajikan hasil dari kegiatan spot checks yang dilakukan pada tahun 2008 untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi uji coba yang dimulai pada tahun 2007. Spot checks ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Laporan hasil kajian ini mengulas pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH). Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan manajemen SDM dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
Pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) disusun untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan program asistensi sosial bagi lanjut usia (lansia) telantar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia yang telantar melalui pemberian bantuan sosial dan layanan pendukung lainnya.
Pengembangan sistem Result-Based Management (RBM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia merupakan inisiatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Conditional Cash Transfer (CCT) melalui pendekatan berbasis hasil. RBM berfokus pada perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan pencapaian hasil yang diharapkan dari program PKH.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan melalui bantuan tunai dan intervensi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pedoman dan perangkat manajemen sumber daya manusia UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) disusun untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM dalam program ini berjala…
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 Tahun 2010 mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2011. Dana BOS merupakan program pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dan meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS dilakukan secara transparan, a…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah landasan hukum yang mengatur upaya terpadu dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepen…
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2009-2011 merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan dan kebijakan yang bertuju…
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha produktif secara berkelompok. Petunjuk teknis (juknis) ini disusun untuk memberikan panduan operasional bagi pelaksanaan program KUBE agar berjalan efektif dan efisien.
PLUT-KUMKM adalah sebuah inisiatif yang didirikan untuk mendukung perkembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan berbagai bentuk bantuan kepada KUMKM agar dapat meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mereka.