Image of Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Penanda Bagikan

Hardcopy & Softcopy

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mempercepat upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja, prioritas, dan langkah-langkah yang harus diambil oleh berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan efisien.

Ketersediaan
#
Internal TNP2K 342.598 SEK p c.1
INT00657
Tersedia
#
Internal TNP2K 342.598 SEK p c.2
INT00658
Tersedia
#
Internal TNP2K 342.598 SEK p c.3
INT00659
Tersedia
#
Internal TNP2K 342.598 SEK p c.4
INT00660
Tersedia
#
Internal TNP2K 342.598 SEK p c.5
INT00661
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.598 SEK p
Penerbit
Jakarta : Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.,
Deskripsi Fisik
PDF, 21 halaman
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
342.598
Tipe Isi
Hardcopy & Softcopy
Tipe Media
Hardcopy & Softcopy
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Kemiskinan
Peraturan Presiden
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

logo TNP2K
Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat​
  • Grand Kebon Sirih Lt. 5
  • Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10110
  • +62 21 3912812
  • +62 21 3912511
  • info@kemenkopm.go.id
  • sekretariat@kemenkopm.go.id

Contact Us

Follow Us

x sosial media logo instagram logo youtube logo

Tentang Kami

Sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan layanan yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan terkait program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Layanan ini dikelola oleh Tim Asistensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim Asistensi Kebijakan sebelumnya merupakan Sekretariat TNP2K.