Image of Strategi Nasional Keuangan Inklusif : Sinergi Aksi Mendorong Akses Keuangan untuk Ekonomi Rakyat ; Peraturan Presiden Republik Indonesia
Penanda Bagikan

Hardcopy (Textbook)

Strategi Nasional Keuangan Inklusif : Sinergi Aksi Mendorong Akses Keuangan untuk Ekonomi Rakyat ; Peraturan Presiden Republik Indonesia

"Strategi Nasional Keuangan Inklusif: Sinergi Aksi Mendorong Akses Keuangan untuk Ekonomi Rakyat" merupakan sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya ekonomi rakyat. Dokumen ini merangkum strategi-strategi yang diterapkan untuk mendorong inklusi keuangan di seluruh Indonesia, dengan fokus pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.

Ketersediaan
#
Eksternal TNP2K 354.8 PRE s c.1
EKS02064
Tersedia
#
Eksternal TNP2K 354.8 PRE s c.2
EKS02065
Tersedia
#
Eksternal TNP2K 354.8 PRE s c.3
EKS02066
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Textbook
No. Panggil
354.8 PRE s
Penerbit
Jakarta : Presiden Republik Indonesia.,
Deskripsi Fisik
43 halaman
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
354.8
Tipe Isi
text
Tipe Media
Printed
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Keuangan Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

logo TNP2K
Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat​
  • Grand Kebon Sirih Lt. 5
  • Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10110
  • +62 21 3912812
  • +62 21 3912511
  • info@kemenkopm.go.id
  • sekretariat@kemenkopm.go.id

Contact Us

Follow Us

x sosial media logo instagram logo youtube logo

Tentang Kami

Sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan layanan yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan terkait program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Layanan ini dikelola oleh Tim Asistensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim Asistensi Kebijakan sebelumnya merupakan Sekretariat TNP2K.