Image of The 2016 Pilot Implementation Noncash Disbursements of Social Assistance and Food Asssitance
Penanda Bagikan

Hardcopy & Softcopy

The 2016 Pilot Implementation Noncash Disbursements of Social Assistance and Food Asssitance

TNP2K - Badan Organisasi;

The instructions from the President of the Republic of Indonesia in several Limited Cabinet Meetings serve as the basis for implementing transformation of the Raskin/Rastra Program into the Noncash Food Assistance (Bantuan
Pangan Nontunai/BPNT) in the form of food electronic voucher (e-voucher). The main objective of the BPNT Program is to improve the effectiveness and accuracy of the program targets, as well as to promote financial inclusion in order to effectively lift the burden of expenditures of poor and vulnerable families and eventually reduce poverty.

Ketersediaan
#
Internal TNP2K 368.8 TNP t c.1
INT00233
Tersedia
#
Internal TNP2K 368.8 TNP t c.2
INT00232
Tersedia
#
Internal TNP2K 368.8 TNP t c.3
INT00234
Tersedia
#
Internal TNP2K 368.8 TNP t c.4
INT00235
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Textbook & Ebook
No. Panggil
368.8 TNP t
Penerbit
Jakarta : TNP2K.,
Deskripsi Fisik
xvii, 114 Halaman, PDF
Bahasa
English
ISBN/ISSN
978-602-275-189-2
Klasifikasi
368.8
Tipe Isi
Hardcopy & Softcopy
Tipe Media
Hardcopy & Softcopy
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Food Assistance Program
Program Nontunai
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

logo TNP2K
Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat​
  • Grand Kebon Sirih Lt. 5
  • Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10110
  • +62 21 3912812
  • +62 21 3912511
  • info@kemenkopm.go.id
  • sekretariat@kemenkopm.go.id

Contact Us

Follow Us

x sosial media logo instagram logo youtube logo

Tentang Kami

Sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan layanan yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan terkait program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Layanan ini dikelola oleh Tim Asistensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim Asistensi Kebijakan sebelumnya merupakan Sekretariat TNP2K.