Image of Indikator Kesejahteraan Rakyat - Buku 4: Infrastruktur Dasar
Penanda Bagikan

Hardcopy & Softcopy

Indikator Kesejahteraan Rakyat - Buku 4: Infrastruktur Dasar

TNP2K - Badan Organisasi;

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono mentargetkan tingkat kemiskinan mencapai 8-10 persen pada akhir tahun 2014. Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan dalam 3 klaster. Klaster pertama adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, seperti bantuan kesehatan, pendidikan dan juga program keluarga harapan (PKH); Klaster kedua adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri; dan Klaster ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil.

Ketersediaan
#
Internal TNP2K 361.1 TNP i c.1
INT01732
Tersedia
#
Internal TNP2K 361.1 TNP i c.2
INT01733
Tersedia
#
Internal TNP2K 361.1 TNP i c.3
INT01734
Tersedia
#
Internal TNP2K 361.1 TNP i c.4
INT01735
Tersedia
#
Internal TNP2K 361.1 TNP i c.5
INT01736
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Textbook dan Ebook
No. Panggil
361.1 TNP i
Penerbit
Jakarta : TNP2K.,
Deskripsi Fisik
PDF, 180 Halaman
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
361.1
Tipe Isi
Hardcopy & Softcopy
Tipe Media
Hardcopy & Softcopy
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Indikator Kesejahtraan Rakyat
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

logo TNP2K
Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat​
  • Grand Kebon Sirih Lt. 5
  • Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10110
  • +62 21 3912812
  • +62 21 3912511
  • info@kemenkopm.go.id
  • sekretariat@kemenkopm.go.id

Contact Us

Follow Us

x sosial media logo instagram logo youtube logo

Tentang Kami

Sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan layanan yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan terkait program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Layanan ini dikelola oleh Tim Asistensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim Asistensi Kebijakan sebelumnya merupakan Sekretariat TNP2K.