Image of Pendidikan Dasar di Pelosok Indonesia: Hasil Survei dari Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur
Penanda Bagikan

Hardcopy & Softcopy

Pendidikan Dasar di Pelosok Indonesia: Hasil Survei dari Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur

Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil dan berpendidikan agar dapat terus bersaing di dunia yang semakin mengglobal. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil sangat penting dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Untuk memastikan pendidikan mendapat perhatian yang memadai, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 20 persen dari anggaran pemerintah nasional dan kabupaten untuk pendidikan. Target ini tercapai pada tahun 2009 dan terus berlanjut sampai sekarang.

Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi 370 KIA p c.1
INT00262
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 370 KIA p c.2
INT00263
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 370 KIA p c.3
INT00264
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Textbook dan Ebook
No. Panggil
370 KIA p
Penerbit
Washington DC : The World Bank.,
Deskripsi Fisik
PDF, 90 Halaman
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
370
Tipe Isi
Hardcopy & Softcopy
Tipe Media
Hardcopy & Softcopy
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pendidikan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

logo TNP2K
Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat​
  • Grand Kebon Sirih Lt. 5
  • Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10110
  • +62 21 3912812
  • +62 21 3912511
  • info@kemenkopm.go.id
  • sekretariat@kemenkopm.go.id

Contact Us

Follow Us

x sosial media logo instagram logo youtube logo

Tentang Kami

Sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan layanan yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan terkait program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Layanan ini dikelola oleh Tim Asistensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim Asistensi Kebijakan sebelumnya merupakan Sekretariat TNP2K.