Produk Pengetahuan

  • Beranda
  • Pustakawan
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Isi data diri Anda untuk dapat mengakses koleksi produk pengetahuan.
Isi data diri Anda untuk dapat mengakses koleksi produk pengetahuan.
Image of Regional Inequality in Indonesia: Pre And Post Regional Autonomy Analysis
Penanda Bagikan

Hardcopy & Softcopy

Regional Inequality in Indonesia: Pre And Post Regional Autonomy Analysis

Harmadi Sonny Harry B - Nama Orang; Adji Ardi - Nama Orang;

The era of reform in Indonesia was initially triggered by the monetary crisis that Indonesia experienced in June 1997, marked by the sharp decline in the value of the Rupiah, Indonesia’s national currency. In the year 1999, Law No. 22/1999 on Regional Autonomy and then Law No. 25/1999 on Fiscal Balance between the central and regional governments. Both of these laws would later serve as an “umbrella” for the implementation of fiscal decentralisation in Indonesia. The implementation of regional autonomy in Indonesia was followed by the delegation of a large proportion of the central government’s affairs to the regional governments. There are 26 mandatory affairs originally handled by the central government that were delegated to, and are now implemented by, regional governments. The regional autonomy system was enacted formally in 2001. The establishment or delegation of authority to the lower levels of government is one way to improve efficiency and effectiveness in the relationship between the government and the people. The question arises, obviously, will Indonesia, with the fundamental change in the country’s political setting, be able to reduce inter-regional inequality? This paper attempts to compare the conditions of inter-regional disparity, that is comparing the conditions before (1995-2001) and after (2002-2017) the implementation of regional autonomy. Based on the results of calculating disparity among the regions related to per capita government expenditures, similar conditions to that of per capita income disparity were found. Nevertheless, one of the positive outcomes of implementing regional autonomy is the decline in educational disparity among regions.


Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi 320.9598 HAR r c.1
INT01847
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 320.9598 HAR r c.2
INT01848
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 320.9598 HAR r c.3
INT01849
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 320.9598 HAR r c.4
INT01850
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 320.9598 HAR r c.5
INT01851
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Working Paper
No. Panggil
320.9598 HAR r
Penerbit
Jakarta : TNP2K., 2020
Deskripsi Fisik
PDF, 38 Halaman
Bahasa
English
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
320.9598
Tipe Isi
Hardcopy & Softcopy
Tipe Media
Hardcopy & Softcopy
Tipe Pembawa
-
Edisi
Working Paper 50-e - 2020
Subjek
pemerintahan dan administrasi di Indonesia
otonomi daerah
analisis ketimpangan regional
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Harmadi Sonny Harry B
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Regional Inequality in Indonesia: Pre And Post Regional Autonomy Analysis
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

logo TNP2K
Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat​
  • Grand Kebon Sirih Lt. 5
  • Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10110
  • +62 21 3912812
  • +62 21 3912511
  • info@kemenkopm.go.id
  • sekretariat@kemenkopm.go.id

Contact Us

Follow Us

x sosial media logo instagram logo youtube logo

Tentang Kami

Sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan layanan yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan terkait program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Layanan ini dikelola oleh Tim Asistensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim Asistensi Kebijakan sebelumnya merupakan Sekretariat TNP2K.

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?