Program Penanggulangan Kemiskinan ; Kabinet Indonesia Bersatu II

Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Terutama, menyangkut akurasi data kemiskinan. Bisa jadi, publik bingung dengan banyaknya penafsiran mengenai kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi …

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 membahas tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Salah satu fokus utamanya adalah koordinasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil memiliki peran yang stategis terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto baik secara regional maupun nasional. Dalam struktur perekonomian nasional dominasi usaha mikro dan kecil mencapai 99,91 % dari sejumlah jumlah 52.769.280 pelaku usaha pada tahun 2009, serta terjadi peningkatan pelaku usaha mikro dan kecil sebesar 7,31 % dari t…

Understanding Poverty from the Perspective of People Living in Poverty: Indon…

This study was funded through the Reality Check Approach Plus (RCA+) project support provided by the Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia. It was commissioned by the Monitoring and Evaluation working group of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction. The study aimed to gather people’s perspectives regarding the uptake and experiences of two of th…

Buku Panduan Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahu…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 22 Halaman

Judul Seri

Textbook dan Ebook

No. Panggil

362.5 TNP b

Kajian Intergrasi Program: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ma…

Maulai tahun 2006, Pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 30 April Mei 2007 ini, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah …

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan …

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dikeluarkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk lebih fokus dan efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di negara ini.

What It Takes : Addressing Poverty And Achieving Food Sovereignty, Food Secur…

Universal access to sexual and reproductive health services is one of the goals of the International Conference on Population and Development of 1994. The Millennium Development Goals were intended above all to end poverty. Universal access to health and health services are among the goals being considered for the post-2015 agenda, replacing or augmenting the MDGs. Yet we are not only far from …

Laporan Antara Pekerjaan Kajian Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pe…

Laporan antara merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Kajian PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL yang dilaksanakan oleh konsursium PT. Tata GunaPatria dan PT. Caturbina Guna Persada dari pekerjaan yang berikan oleh Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Negara Republik Indonesia Sekretariat Wakil Presiden Republik Indon…

Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, Ciri dan Determinannya

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan di NTT dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Kondisi geografis dan topografi daratan yang berbukit-bukit di provinsi ini menyulitkan transportasi antarwilayah. Iklim yang kering dan kondisi lahan yang sebagian besar kurang subur mengakibatkan wilayah ini rentan terhadap bencana kekeringan dan kerawanan pangan.