Daftar Program/Kegiatan dan Anggaran Lintasan Kementerian/Lembaga Menurut Kelompok Program Menurunkan Beban Pengeluaran TA 2021 di Provinsi Jawa Timur adalah dokumen yang merinci program dan kegiatan yang dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran di Provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2021.
Daftar Program/Kegiatan dan Anggaran Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Menurut Kelompok Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Produktivitas TA 2021 menyajikan rincian komprehensif tentang program dan kegiatan yang dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia untuk tahun anggaran 2021.
NHTS-PR: Identifying Who and Where the Poor Are explores the National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) and its effectiveness in identifying and locating impoverished populations. This report provides a detailed analysis of the methodologies and tools used by NHTS-PR to assess poverty levels across various regions.
Dokumen ini berjudul "Panduan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)" dan bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan. Panduan ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi yang efektif dan berbasis data untuk mengurangi kemiskinan dan meningkat…
Laporan ini, berjudul "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bitung 2011," menguraikan strategi dan rencana aksi yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan di Kota Bitung pada tahun 2011. Laporan ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif tentang pendekatan yang diadopsi oleh pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan ini mengkaji kondisi kemiskinan di Kota Tanjungbalai menggunakan data yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT). Basis Data Terpadu adalah sistem informasi yang mengumpulkan dan mengelola data tentang rumah tangga miskin dan rentan untuk mendukung kebijakan dan program-program sosial pemerintah
Laporan ini mengulas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 166 Tahun 2014, Nomor 96 Tahun 2015, Nomor 7 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, yang semuanya berhubungan dengan kebijakan dan regulasi penting dalam administrasi pemerintahan dan pengelolaan program sosial.
The report examines the critical role that the care economy plays in supporting economic stability and social well-being, highlighting how investment in care services can drive job creation and improve quality of life. It provides a comprehensive analysis of current trends, policy frameworks, and successful case studies from va
Laporan ini mengeksplorasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada model-model kolaborasi yang telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program sosial dan ekonomi. Kemitraan ini memainkan peran penting dalam mengoptimalkan sumber daya, menggabungkan keahlian, dan memperluas jangkauan intervensi dalam menghadapi tantangan kemi…
Laporan ini menyajikan kemajuan media komunikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait dengan Rapat Kerja Teknis Regional Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah tahun 2012. Laporan ini berfokus pada hasil dan pembahasan dari rapat kerja teknis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat daerah, guna meni…