Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijak…

Edisi

Cetakan Keempat, Paska Disahkannya RAPBN-P 2013

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

94 Halaman, PDF

Judul Seri

Textbook dan Ebook

No. Panggil

362.5 TIM b

Kompendium Aktivitas Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan 2014-2019

Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Pokja Kesehatan) yang berada di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki tugas pokok antara lain mengoordinasikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membahas pelaksanaannya dengan pemangku kepentingan, serta merumuskan dan mengusulkan perbaikan program tersebut. Melihat lima tahun …

Maluku Model Estimasi Dinamik: Kesenjangan Antara Kebutuhan dan Ketersediaan …

Penelitian ini mengembangkan model estimasi dinamik untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku hingga tahun 2020. Model ini dirancang untuk memprediksi kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai faktor demografis, epidemiologis, dan sosio-ekonomi, serta membandingkannya dengan ketersediaan fasilitas dan te…

Analisis Perbaikan Program Raskin : Alternatuf Penggantian Kebijakan dengan P…

studi yang mengevaluasi efektivitas Program Rastra (Raskin) dan mempertimbangkan alternatif kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam program saat ini dan mengusulkan alternatif yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Mencari Keadilan Subsidi Listrik

Laporan ini mengeksplorasi isu-isu terkait keadilan dalam program subsidi listrik di Indonesia. Subsidi listrik adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendukung pemerataan akses energi. Namun, ada kekhawatiran mengenai efektivitas dan keadilan distribusi subsidi ini.

Media Keuangan Transparansi ; Informasi Kebijakan Fiskal Vol. XII/No. 150, Ma…

"Media Keuangan Transparansi: Informasi Kebijakan Fiskal Vol. XII/No. 150, Maret 2020" adalah edisi majalah yang menyediakan informasi terkini mengenai kebijakan fiskal dan transparansi keuangan di Indonesia. Edisi ini menyoroti perkembangan terbaru dalam kebijakan fiskal, laporan keuangan pemerintah, serta upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran…

Membuat Kebijakan Lebih Efektif: Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi unt…

Penanggulangan kemiskinan secara konstitusional merupakan perwujudan salah satu tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional.

Pertemuan Pusat dan Daerah untuk Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Latar belakang dari pertemuan antara pusat dan daerah untuk kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pertemuan semacam ini penting untuk menyatukan visi, strategi, dan implementasi kebijakan yang efektif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di berbag…

Peta Jalan PNPM Mandiri Menuju Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat …

Latar belakang Peta Jalan PNPM Mandiri Menuju Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Program PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) telah menjadi salah satu inisiatif penting di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif …

Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Melalui Peningkatan Efekt…

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, koordinasi dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting mengingat program-program penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Selain peran pemangku kepentingan dari sisi pemerintah–baik pusat maupun daerah—melalui program-program p…