Ditapis dengan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial
Pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial merupakan aspek penting dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelaksanaan program tersebut. Melalui integrasi data dari berbagai sumber, termasuk data demografis, ekonomi, dan kesehatan, basis data terpadu memungkinkan identifikasi dan targeting yang lebih tepat terhadap penerima manfaat, sert…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 12 Halaman
- Judul Seri
- Textbook dan Hasil Digitalization
- No. Panggil
- 363.72 TNP p
Panduan TKSK: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan …
Secara umum, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dilaksanakan untuk melindungi Rumah Tangga miskin dan rentan dari resiko sosial yang ditimbulkan oleh perubahan situasi dan/atau kebijakan nasional. Secara khusus, P4S dan BLSM diluncurkan sebagai kompensasi karena adanya kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 57 Halaman
- Judul Seri
- Textbook dan Ebook
- No. Panggil
- 361.2 KEM p
Pedoman Pemantauan TKPK: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial…
Dalam rangka mengantisipasi dampak dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait menerbitkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, terutama rumah tangga miskin dan rentan. Program-program tersebut bertujuan untuk…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 38 Halaman
- Judul Seri
- Textbook dan Ebook
- No. Panggil
- 361.1 KEM p
Penduduk Lanjut Usia (Lansia) dan Keterjangkauan Program Perlindungan Sosial …
Penduduk lanjut usia (lansia) seringkali menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial yang adekuat. Namun, keterjangkauan program perlindungan sosial bagi lansia masih menjadi isu yang signifikan di banyak negara.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 25 Halaman
- Judul Seri
- Bahan Paparan
- No. Panggil
- 361.1 TNP. P
Kajian Keberlanjutan Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
Laporan Akhir ini merupakan rangkaian laporan-laporan dari kajian Keberlanjutan Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga terkait dengan Program Bantuan Siswa Miskin mencakup Profil Penerima, Cara Penentuan Penerima, dan Waktu Penerimaan serta Penggunaan Bantuan Siswa Miskin. Laporan ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, hasil yang diharapkan, dasar hukum, pengertian mendasar,…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 173 Halaman
- Judul Seri
- Hasil Digitalization
- No. Panggil
- 362.5 PTB. K
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Percepatan TA. 2011
Program/kegiatan "Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Percepatan 2011" merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam menangani masalah kemiskinan serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Program ini mungkin mencakup berbagai kegiatan, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 65 Halaman
- Judul Seri
- Hasil Digitalization
- No. Panggil
- 362.5 TNP. K
Buku Pegangan Sosialisasi: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosi…
Kebijakan APBN 2013 masih memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi energi, seperti BBM. SekitarRp. 193,8 Triliun atau 11.5% dialokasikan untuk subsidi BBM pada APBN 2013. Subsidi tersebut sebagian besar dinikmati oleh 20% orang terkaya di Indonesia. Sebaliknya, hanya sekitar2% dari APBN_ yang dianggarkan untuk Program Bantuan Sosial berbasis Rumah Tangga seperti Raskin, BSM, PKH, da…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 87 Halaman
- Judul Seri
- Hasil Digitalization
- No. Panggil
- 361.1 TIM. B
Ringkasan Kebijakan Reformasi Perlindungan Sosial Pasca COVID-19 Bagi Anak Us…
Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam memenuhi target program Wajib Belajar 12 tahun selama satu dekade terakhir. Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) meningkat masing-masing dari 81,1 persen pada 2009 menjadi 90,6 persen pada 2019, dan dari 62,4 persen pada 2009 menjadi 84 persen pada 2019 (Susenas 2009, 2019…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 12 Halaman
- Judul Seri
- Policy Brief
- No. Panggil
- 361.1 LAR.R
Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia
Menjadi tua di Indonesia merupakan tahapan kehidupan yang berisiko. Seiring menurunnya kemampuan kerja penduduk lanjut usia (lansia) akibat usia tua ataupun disabilitas, mereka semakin rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, banyak penduduk lansia, khususnya perempuan …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 4 Halaman
- Judul Seri
- Policy Brief
- No. Panggil
- 361.1 KID. P
Ringkasan Kebijakan: Perlindungan Sosial Inklusif bagi Penyandang Disabilita…
Individu penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi risiko finansial yang cukup signifikan. Sekitar 9% penduduk Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat yang menyebabkan beban biaya tambahan untuk berpartisipasi dalam masyarakat lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk tanpa disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas biasanya lebih tinggi kemungkinannya untuk hidup d…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- PDF, 8 Halaman
- Judul Seri
- Policy Brief
- No. Panggil
- 371.9
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah