memberikan panduan khusus bagi para pengawas atau pemeriksa yang bertanggung jawab dalam memastikan integritas dan kualitas data yang terkumpul dalam pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pendataan dilakukan dengan standar yang tinggi, meminimalkan kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetap…
Pedoman ini mungkin mencakup berbagai aspek, seperti definisi indikator kunci, metodologi survei, teknik sampling, prosedur pengolahan data, dan standar kualitas data yang diperlukan. Selain itu, dokumen ini mungkin menekankan pentingnya penggunaan data yang berkualitas untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
membahas kontribusi dan pandangan Melchias Markus Mekeng dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia. Secara abstrak, buku ini menggambarkan pemikiran dan pengalaman Mekeng dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pengabdian dan kiprahnya di berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan.
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai prosedur dan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh lembaga pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Secara abstrak, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap lembaga untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbuk…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian tagihan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Secara abstrak, peraturan ini menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tagihan atas APBN untuk memperoleh persetujuan penyelesaian tagihan tersebut.
menyediakan panduan operasional yang mendetail bagi pelaksana program terkait dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas anak dan keluarga di Indonesia. Program ini difokuskan pada anak-anak yang berada dalam berbagai situasi yang rentan, seperti anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
panduan operasional yang dirancang untuk memfasilitasi implementasi dan pengelolaan dana dekonsentrasi di Indonesia. Dana dekonsentrasi merupakan mekanisme pengalokasian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
Petunjuk ini mencakup berbagai aspek, termasuk prosedur pengawasan lapangan, pelaporan kemajuan proyek, manajemen dokumentasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah panduan operasional yang dirancang untuk memfasilitasi implementasi dan pengelolaan KUBE di berbagai daerah di Indonesia. KUBE merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha berbasis kolaborasi dan keberdayaan ekonomi lokal.
Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah dokumen yang menyediakan panduan operasional bagi implementasi dan pengelolaan KUBE di Indonesia. KUBE merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha yang berorientasi pada kerja sama dan pengembangan usaha bersama.