Laporan pengawasan media (media surveillance report) adalah dokumen yang merangkum informasi tentang liputan media terkait suatu topik atau peristiwa tertentu. Biasanya, laporan ini disusun oleh lembaga survei atau badan intelijen untuk memantau dan menganalisis bagaimana suatu isu atau peristiwa disampaikan dan diterima oleh masyarakat melalui berbagai platform media, termasuk cetak, televisi,…
Dalam rangka mensukseskan program Program Keluarga Harapan (PKH) maka perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan ini sangat penting karena beberapa alasan antara lain: (a) PKH merupakan salah satu cikal bakal sistem perlindungan sosial bagi RTSM yang dilakukan secara berkelanjutan; (b) pendampingan memberikan ruang tanpa batas bagi penerima program untuk dapatsaling belajar dan …
Pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan komitmen nasional sebagai wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiriini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi ma…
Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan/bantuan sosial. PKH merupakan program nasional bantuan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga yang memenuhi syarat. Program ini secara internasional dikenal sebagai Conditional Cash Transfer…
Mekanisme penanganan pengaduan hasil resertifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan terstruktur. Setelah menerima pengaduan dari peserta PKH terkait hasil resertifikasi, unit pengelola PKH akan melakukan pemeriksaan awal untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan. Pengaduan kemudian ditangani dengan mempertimbangkan kebijakan dan prosed…
Program/kegiatan "Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Percepatan 2011" merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam menangani masalah kemiskinan serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Program ini mungkin mencakup berbagai kegiatan, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian …
Situasi penanggulangan kemiskinan di awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Il pada tahun 2009 dihadapkan pada beberapa tantangan: (i) melambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan, (ii) permasalahan kerentanan kemiskinan, (iii) meningkatnya kesenjangan pendapatan, dan (iv) program-program penanggulangan kemiskinan yang tidak terkoordinasi dengan baik, khususnya_ karena menggunakan basis d…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhandasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnyamasyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi se…
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program-program klasteri seperti Raskin (Beras Sejahtera) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sangatlah penting untuk menjamin efektivitas dan dampak positif dari program tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya, …
Setelah hampir lima tahun sejak dimulainya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, persoalan kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan dengan menyediakan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Bahkan pemberian bantuan langsung tunai juga telah ditempu…