Social assistance is one type of government intervention that poor and vulnerable people rely on, particularly during the Covid-19 pandemic. An annualised rate of economic growth of only 2.97 per cent in the first quarter of 2020 indicates a slowdown in economic activity, including company failure–those that provide employment opportunities. According to the Ministry of Manpower, at least 15.…
Covid-19 mengganggu sistem pangan Indonesia. Ketenagakerjaan di bidang pertanian diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 4,87 persen, sedangkan produksi pertanian domestik akan menyusut sebesar 6,2 persen. Impor akan turun sebesar 17,11 persen dan harganya diperkirakan akan naik sebesar 1,20 persen dalam jangka pendek dan sebesar 2,42 persen pada 2022. Dengan berkurangnya pasokan dalam ne…
Covid-19 has damaged the Indonesian food system. It is estimated that employment in the agricultural sector will contract by 4.87 per cent while domestic agriculture output will contract by 6.2 per cent. Imports will fall by 17.11 per cent and prices are predicted to rise by 1.20 per cent in the short-term and 2.42 per cent in 2022. With a fall in both domestic supply and imports, there is pote…
Informasi yang memadai dan akurat tentang kecukupan konsumsi energi dan zat gizi makro di tingkat kabupaten/ kota dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan gizi dan kekerdilan (stunting). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sis…
Informasi yang memadai dan akurat tentang kecukupan konsumsi energi dan zat gizi makro di tingkat kabupaten/ kota dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan gizi dan kekerdilan (stunting). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sis…
Informasi yang memadai dan akurat tentang kecukupan konsumsi energi dan zat gizi makro di tingkat kabupaten/ kota dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan gizi dan kekerdilan (stunting). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sis…
Tulisan ini mengungkap ketimpangan malnutrisi anak balita di Indonesia, utamanya dengan pengukuran kesejahteraan pengeluaran konsumsi per kapita. Data survei yang memiliki ukuran antropometri yang dibutuhkan untuk membentuk variabel gizi buruk anak (malnutrisi), dan yang memiliki variabel pengeluaran konsumsi per kapita masih terbatas.Keberadaan variabel pengeluaran konsumsi per kapita merupaka…
Despite significant economic growth and declining poverty in Indonesia in recent years, child malnutrition is a long-term problem for the country. Among developing countries, Indonesia has a stable economic growth rate of around 5 per cent per annum, while, since 2018, the poverty rate has fallen to below 10 per cent. Nevertheless, these records are tainted by the prevalence of child malnutriti…
A rapid evaluation of Program Sembako 2019 showed that, on average, a beneficiary family (Keluarga Penerima Manfaat: KPM) had to pay more to purchase Non-cash Food Program (Bantuan Pangan Nontunai: BPNT) rice than to purchase premium- or medium-grade rice in the market.
In 2007 the Government of Indonesia launched the Program Keluarga Harapan (PKH), the first conditional cash transfer programme in Indonesia. The programme seeks to improve the quality of human capital by providing cash transfers conditional on households accessing specified health and education services. The PKH helps to reduce the burden of household/family expenditure for very poor households…