Undang-Undang R.I Nomor 32 & 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengg…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang terpadu. UU ini mengatur pendirian BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Updating Data Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 2013

Laporan "Updating Data Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 2013" bertujuan untuk memberikan gambaran terkini tentang kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Data yang diperbarui dalam laporan ini mencakup indikator ekonomi, sosial, dan demografi yang relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Melalui analisis mendalam,…

How Does Parental Income Affect Child Labor Supply? Evidence from The Indones…

Drawing on the substitution axiom formulated by Basu and Van (1998) this study examines the nature of relationship between parental income and child labor supply in Indonesia. To estimate such relationship, we are benefited by panel data from the last two waves of Indonesia Family Life Survey (2007 and 2014). We tackle the potential endogeneity in parental income by controlling for parental fix…

Pemanfaatan Teknologi Keuangan untuk Penyaluran Subsidi LPG

Subsidi energi baik listrik, BBM maupun LPG, merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pada pasal 3 Undang-Undang (UU) tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan dari pengelolaan energi adalah untuk tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/ atau …

Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin: Kebutuhan dan Masalahnya

Buku Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin ini menguraikan tentang upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Di bagian awal diuraikan mengenai Program Jaminan Kesehatan yang selama ini dijalankan pemerintah, baik dari sisi latar belakang, model dan dasar hukum pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan uraian manfaat yang didapat, masalah…

Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19

Setelah dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan hampir semua sektor mengalami disrupsi. Dampaknya tak hanya pada kesehatan, pandemi juga mengakibatkan sebagian aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dihentikan untuk sementara waktu guna meminimalisasi penyebaran virus. Untuk tujuan itu pula beberapa wilayah menerapkan Pembatas…

Can Health-Information Campaigns Improve CCT Outcomes? Experimental Evidence …

Edisi

Working Paper 56-e - 2020

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

73 halaman ; 30 cm, PDF

Judul Seri

Textbook dan Working Paper

No. Panggil

362.1 LEN c

Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Melalui Peningkatan Efekt…

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, koordinasi dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting mengingat program-program penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Selain peran pemangku kepentingan dari sisi pemerintah–baik pusat maupun daerah—melalui program-program p…

Buku Kerja Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH)secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). PKH memberikan bantuan dana tunai kepada keluarga yang ada pada rumah tangga sangat miskin selama anggota keluarga tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya…