Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian. Namun, berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) hasilnya belum optimal. Sebab itu, sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sehingga bisa meningkatkan …
Since it was first declared in Indonesia in early March 2020, the 2019 Coronavirus (COVID-19) pandemic has caused disruption in almost all sectors. The pandemic impacted not just public health, but almost all social and economic activities had to be temporarily halted to minimise the spread of the virus. Large-Scale Social Restrictions (Pembatasan Sosial Berskala Besar: PSBB) implemented by sev…
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sangat menghargai tulisan yang jelas dan mudah dibaca, serta hasil penelitian dan analisis yang cermat. Selain materi tulisan, produk pengetahuan berupa video dan infografik merupakan media yang efektif untuk referensi pengambilan kebijakan. Kami menyiapkan pedoman ini untuk membantu proses pengembangan produk pengetahuan yang akan berma…
Program Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memperluas jaringan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dan membutuhkan di Indonesia. Program ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pemberian bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, hingga pelatihan keterampilan dan bantuan…
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Dari…
Buku Indikator Kesejahteraan Daerah: Provinsi Bali adalah sebuah karya yang memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, buku ini menyajikan sejumlah indikator kesejahteraan yang relevan dan dapat diukur di tingkat daerah.
Untuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggungjawabnya. menimbang ha tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah no 43…
Panduan ini menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pemberdayaan masyarakat pasca tahun 2014. Masa pasca 2014 ditandai dengan perubahan lanskap sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan, memerlukan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.
Dokumen ini menyajikan panduan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016. Tujuan dari panduan ini adalah untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan secara efektif dan efisien, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.