Pemberian bantuan sosial dalam bentuk government transfer payment untuk keluarga tidak mampu telah diterapkan oleh banyak negara sebagai alternatif bantuan bagi golongan masyarakat kurang mampu. Dua negara yang dikenal mengembangkan kebijakan ini adalah Amerika dan Kanada. Pelaksanaan kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam hal pemerataan kesejahteraan pe…
Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlidungan sosial dan membangun sistem penetapan sasaran nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Bank Dunia menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. PPLS2011 ini diselenggarakan untuk membangun sistem basis data terpadu yang mencakup 40% …
Maulai tahun 2006, Pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 30 April Mei 2007 ini, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah …
Sejak tahun 2005, Program Perlindungan Jaminan Sosial bidang kesehatan telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya Program Askeskin (Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin). Pada tahun 2008, Askeskin diganti menjadi Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Program Jamkesmas bertujuan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tanpa h…
Setelah volume e-Purchasing sempat turun pada 2017—suatu hal yang mengkhawatirkan mengingat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun fasilitas kesehatan yang menjalin kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bertambah—pengadaan obat secara online melalui e-Katalog tersebut kembali meningkat pada 2018. Bahkan volume maupun nilai e-Purchasing pad…
Kehadiran UU Desa telah mengubah kedudukan desa yang semula merupakan tempat untuk pelaksanaan program/kegiatan menjadi “target kinerja” pembangunan dari pemerintah. UU Desa memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar kepada Desa untuk mengatur dan mengelola pembangunan dalam skala desa dimana desa diberikan pengakuan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakatnya. Terb…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dikeluarkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk lebih fokus dan efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di negara ini.
Workshop dibuka dengan pemaparan mengenai situasi terkini inklusi keuangan di Indonesia oleh Dr. Bambang Widianto, Deputi Wakil Presiden RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kesetaraan sekaligus Sekretaris Eksekutif TNP2K. Empat pembicara internasional: John Owens (Senior Digital Financial Services Advisor untuk International Finance Corporation dan Asian Development Bank), Kennedy Komba (Head of …
Kebebasan berserikat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal. Di Indonesia, perjalanan kebebasan berserikat telah melalui berbagai dinamika dan tantangan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa kolonial, kebebasan berserikat sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan represif terhadap organisasi-organisasi yang dianggap men…
Hak moral merupakan aspek penting dalam perlindungan hak cipta yang memastikan penghargaan terhadap karya seni dan kebudayaan serta kehormatan pencipta. Di Indonesia, perlindungan hak moral dalam konteks hak cipta diatur oleh berbagai peraturan yang menetapkan hak-hak yang tak terpisahkan dari hak cipta itu sendiri.