Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Kecukupan Paket Manfaat JKN Bagi Peserta Pen…

Penyandang disabilitas di Indonesia sering menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Data Susenans 2023 menunjukkan bahwa sekitar 48,8% penyandang disabilitas memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 24,6% non-penyandang disabilitas. Selain itu, 28% penyandang disabilitas tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (…

Kajian Cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pada Anak Usia Balita

Target angka kematian bayi di Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah 16 per 1000 kelahiran hidup. Sampai tahun 2017, AKB di Indonesia masih mencapai 24 per 1000 kelahiran hidup. Sebagian besar penyebab kematian bayi baru lahir didominasi oleh berat badan lahir rendah, kelainan kongenital, asfiksia, dan infeksi. Sementara kematian setelah kelahiran (po…

Gender Analysis In Labour Market Participation And Social Insurance For Emplo…

This working paper discusses the need for a social insurance for employment system that takes gender equality into account. We argue that a social insurance system that considers risk differences and intergender needs plays an important role in protecting women and men from poverty and economic vulnerability. Recognising unpaid care work is an initial step to create a gender-responsive social i…

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2011

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

I, 206 hal. : il. ; 30 cm.

Judul Seri

Textbook

No. Panggil

368.42 KEM p

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKI…

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) 2007 disusun sebagai panduan teknis bagi pemerintah pusat dan daerah, serta penyedia layanan kesehatan dalam menjalankan program ASKESKIN. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang memadai dan merata bagi masyarakat miskin di Indonesia. Pedoman ini mencakup berbagai aspek penting dari pelak…

Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan : Tahun 2013

Laporan ini menguraikan "Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan" yang diterbitkan pada tahun 2013. Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan yang komprehensif kepada penyedia layanan kesehatan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan fokus pada integrasi dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat PKH.

Pedoman Operasional PKH Bagi Pelayanan Kesehatan

Laporan ini membahas "Pedoman Operasional PKH Bagi Pelayanan Kesehatan," yang dirancang untuk memberikan panduan bagi penyedia layanan kesehatan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan sejalan dengan tujuan PKH, yang fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan sosial dan dukungan…

Aceh Model Estimasi Dinamik: Kesenjangan Antara Kebutuhan Dan Ketersediaan Pe…

Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), cakupan kesehatan semesta (UHC) berarti memastikan semua orang yang membutuhkan dapat menggunakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, yang berkualitas dan efektif, tanpa menyebabkan penggunanya mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah Indonesia, melalui pemerintah pusat dan daerah, telah melakukan u…

Kompendium Aktivitas Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan 2014-2019

Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Pokja Kesehatan) yang berada di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki tugas pokok antara lain mengoordinasikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membahas pelaksanaannya dengan pemangku kepentingan, serta merumuskan dan mengusulkan perbaikan program tersebut. Melihat lima tahun …

Rapid Assessment Report: Maintaining and Expanding Membership as an Effort to…

The number of memberships in the social insurance for employment program (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) continues to increase every year, although it is still below the government’s target-especially for the BPU (Bukan Penerima Upah) or informal worker segment.2 By 2020, the number of active members in the PU (Penerima Upah) or formal workers segment was 19.6 million members, while …