Instruksi Menteri Dalam Negeri No.541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian K…

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.541/3150/SJ mengatur pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) serta prosedur penanganan pengaduan masyarakat terkait program perlindungan sosial. Instruksi ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam distribusi KPS yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau keluarga miskin dan rentan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 Tentang Penghematan En…

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air menetapkan pedoman dan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan air di Indonesia. Instruksi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan terkait ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi energi dan air yang tidak efisien.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran …

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menetapkan kerangka hukum untuk implementasi sistem penyaluran bantuan sosial yang menggunakan metode non-tunai di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial dengan mengalihkan dari sistem tunai ke sistem non-tunai, …

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Textbook

No. Panggil

354.809598 KEM p

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 85 / HUK / 2007 tentang P…

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 85 / HUK / 2007 ini menetapkan pedoman pelaksanaan uji coba untuk panti sosial penyandang cacat yang menyediakan layanan multi-layanan. Pedoman ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan kepada penyandang cacat melalui panti sosial.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan …

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga…

Pedoman Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pel…

Menyajikan panduan komprehensif mengenai implementasi peraturan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia. Buku ini dirancang untuk membantu para pejabat pemerintah, petugas informasi, dan pihak terkait lainnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informa…

Peraturan ini mengatur standar pelayanan informasi publik yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga publik di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1…

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan pedoman dan regulasi yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan penggunaan energi serta sumber daya mineral di Indonesia. Peraturan ini dirancang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mempromosikan efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya mineral yang bertanggung jawab, se…

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20…

Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan sosial agar lebih efektif dan efisien, serta memberdayakan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.