Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 2 dari pencarian Anda melalui kata kunci: author=Direktorat Jenderal Pem...
cover
Pedoman Pendampingan Sosial KUBE BLPS
Komentar Bagikan
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RIDirektorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

Pedoman Pendampingan Sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) adalah suatu panduan operasional yang disusun untuk memandu pelaksanaan pendampingan sosial terhadap KUBE dalam kerangka Program BLPS.

Edisi
2012
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iii + 58 halaman
Judul Seri
Textbook
No. Panggil
307.1 DIR p
cover
Grand Design Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan
Komentar Bagikan
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI

Buku "Grand Design Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan" menawarkan strategi komprehensif untuk mengatasi kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia. Fokus utama buku ini adalah menciptakan kebijakan yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara integratif dan berkelanjutan.

Edisi
Tahun 2012
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
iii + 84 halaman
Judul Seri
Textbook
No. Panggil
362.5 DIR g
logo TNP2K
Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat​
  • Grand Kebon Sirih Lt. 5
  • Jl. Kebon Sirih Raya No. 35, Jakarta Pusat, 10110
  • +62 21 3912812
  • +62 21 3912511
  • info@kemenkopm.go.id
  • sekretariat@kemenkopm.go.id

Contact Us

Follow Us

x sosial media logo instagram logo youtube logo

Tentang Kami

Sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan layanan yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan terkait program-program peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Layanan ini dikelola oleh Tim Asistensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim Asistensi Kebijakan sebelumnya merupakan Sekretariat TNP2K.